Mungkinkah UI Masuk Top 100 Dunia?

 

Usai diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  di Istana Negara awal bulan Agustus lalu, Rektor Universitas Indonesia (UI) yang baru Prof. Gumilar Rusliwa Somantri mengungkapkan, UI menargetkan masuk menjadi universitas 100 terbaik dunia dalam lima tahun ke depan.

Tekad tesebut tentu perlu didukung oleh semua pihak. Sebabnya, kini belum ada perguruan tinggi Indonesia yang berada di papan atas dalam ranking universitas sejagat. Bahkan  universitas asal Indonesia tak satupun masuk di kelompok Top 200.

Saat ini UI berada di peringkat 250 dari 520 universitas ternama dunia . Peringkat tersebut didasarkan atas empat indikator yaitu kemampuan riset, kemampuan pengajaran, visi internasional dan tingkatan teknologi. Peringkat sekarang ini sudah lebih baik, sebab lima tahun lalu UI masih tercecer di peringkat 420.

Posisi UI jelas masih kalah jauh dari banyak universitas top di Asia. Universitas Beijing, misalnya, bertengger di posisi 14 dunia, sedangkan Universitas Nasional Singapura (NUS) dan Universitas Tokyo, sama-sama berada di posisi 19 dunia. UI juga berada di luar kelompok 50 Besar universitas yang ada di Asia dan Australia.

Menurut Prof. Gumilar, untuk mengejar target tersebut, UI akan menekankan pada upaya memperkuat governance, transparansi sektor keuangan dan memperbaiki sumber daya manusia. Selain itu, institusinya akan merekrut tenaga-tenaga baru yang berkualitas dan meningkatkan yang sudah ada serta mencoba mengembangkan kesejahteraan staf pengajar dan karyawan sehingga profesionalisme mereka meningkat.

Selain itu, sebagaimana dikutip kantor berita Antara, UI akan meningkatkan program riset dan pengajaran yang dilakukan tanpa sekat-sekat fakultas atau depar-temen sehingga ada fleksibilitas untuk peningkatan kualitas ma-hasiswa. Tak kurang , pada pekan pertama bulan Agustus (6/8) Presiden SBY menghadiri peres-mian kampus UI sebagai science park, yang diharapkan akan menjadikan kampus sebagai elemen penting untuk melahirkan pemikiran dan membantu peme-rintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan di berbagai bidang.
Banyak universitas di dunia kini bermimpi menggapai peringkat lebih baik. Mungkinkah UI sebagai salah satu universitas kebanggaan negeri ini bisa mencapainya dalam waktu dekat?

Peta Persaingan
Di berbagai negara kini kian disadari pentingnya makna pe-ringkat universitas. Meski demi-kian, dalam peringkat universitas yang dikeluarkan The Times Higher (2006) baru 13 universitas Asia yang berhasil menembus barisan 100 terbaik, yaitu dari Jepang (3), Hongkong(3),China(2), Singa-pura (2), India (2), dan Korea Selatan (1).

Peringkat teratas masih dido-minasi universitas-universitas asal Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan Selandia Baru. Dari tahun ke tahun ranking universitas hampir tak ada pergeseran yang berarti. Kalau pun ada hanya beberapa saja yang melakukan lompatan seperti Vanderbilt University (AS) dari posisi 114 tahun 2005 men-jadi 53 tahun 2006. Universitas lain yang melakukan lompatan adalah Otago University dari 186 menjadi 79 dan  Pittsburg Uni-versity dari 193 menjadi 88.

Selain amat sulit menerobos ke peringkat 100 besar, tidak kalah susahnya adalah mempertahan-kan posisi yang sudah diraih. Negara tetangga Malaysia misal-nya, boleh berbangga karena Universiti Malaya tiga tahun lalu berada di urutan 89 dunia. Tetapi peringkatnya melorot menjadi 169 tahun berikutnya,  dan kemu-dian turun lagi ke peringkat 192 dunia tahun lalu.

Kunci Keberhasilan
Kompetisi antar universitas versi The Times Higher didasarkan pada penilaian kualitatif (peer review) dan kuantitatif (hasil riset dan rasio dosen-mahasiswa). Secara kualitatif universitas yang mendapat poin tinggi yaitu yang dinilai memiliki tradisi akademis – sains, kedokteran, teknologi, dan ilmu sosial – yang amat diakui secara internasional. Sedangkan secara kuantitatif nilai tinggi akan diperoleh dengan semakin ren-dahnya rasio dosen-mahasiswa dan dengan kian banyaknya kutipan atas publikasi ilmiah yang dihasilkan.

Keberhasilan meraih peringkat universitas teratas sekurangnya dipengaruhi sejumlah faktor. Menurut The Times, salah satunya adalah faktor uang. Antara tahun 1990 dan 2004, universitas negeri di AS menaikkan uang kuliah untuk program sarjana dari 10.900 menjadi 15.100 dolar AS. Tetapi pada periode yang sama, universitas yang terutama didanai swasta (non profit) menaikkannya dari 21.200 menjadi 29.500 dolar AS.

China selama satu dekade ini tampak agresif mengalokasikan dana sebesar 125 juta dolar AS bagi 10 universitas terbaik dan 225 juta dolar AS per tahun khusus untuk dua universitas yang masuk 20 besar dunia yakni Beijing dan Tsinghua sebagai percontohan. China membangun perguruan tinggi dan lembaga riset dengan target utama melahirkan 100 universitas terbaik dunia di abad ke-21 dan 20 persen penduduk usia 18-22 tahun harus lulus universitas (Alhumami 2007).

Universitas yang meraih pe-ringkat tinggi tak selalu univer-sitas besar yang memiliki banyak pengajar dan mahasiswa. Ecole Normale Superieure (ENS) Peran-cis hanya memiliki 1300 maha–siswa dengan 224 staf pengajar. Tetapi universitas ini telah me-lahirkan sejumlah alumni peraih nobel, ilmuwan, filsuf, sastrawan, politisi, dan ilmuwan sosial seperti  Louis Pasteur, Jean Paul Sartre, Michael Foucault, Jacques Der-rida, Leon Blum, dan Georges Pompidau.

Jalan Panjang
Tak gampang bagi UI menjadi yang terhebat di antara 100 universitas di dunia. Masalah yang mesti diatasi di antaranya jumlah mahasiswa yang dikelola amat banyak dengan staf pengajar yang jauh lebih sedikit. Selain menge-lola program sarjana reguler dan pascasarjana, UI juga dibebani program diploma dan ekstensi.

Hingga kini keluhan terhadap dosen yang tak aktif di kampus juga seringkali masih terdengar. Padahal The Times Higher mene-kankan bahwa intensitas perku-liahan (teaching) dan penelitian merupakan kegiatan utama uni-versitas yang menyumbanng 40 persen pada skor total penentu peringkat.
Di banyak negara, kemitraan dengan swasta merupakan sum-ber pendanaanuniversitas yang amat besar. Masalahnya, Indo-nesia tak memiliki banyak peru-sahaan nasional kelas dunia. Yang ada hanyalah perusahaan-peru-sahaan asing yang risetnya justru banyak dikembangkan di negara asalnya.

Contohnya, meski Indonesia termasuk negara peng-hasil minyak sejak tahun 1970-an tetapi teknologi perminyakan tak banyak berkembang di sini.
Persoalan lainnya, ideologi neoliberal kini menjadi arus uta-ma dalam pengelolaan pendidikan termasuk pendidikan tinggi di Indonesia. Ketimbang mengu-curkan lebih banyak dana untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi yang terjadi justru sebalik-nya. Berbeda dengan banyak ne-gara yang universitas bertengger di posisi teratas, pemerintah Indonesia justru tak serius men-danai pendidikan.

Rancangan Anggaran Pene-rimaan dan Belanja Negara (RAPBN) yang disampaikan pre-siden tanggal 16 Agustus 2007 justru menunjukkan anggaran pendidikan yang semakin rendah.
Mantan Menteri Pendidikan Daoed Joesoef (1978-1983) mengkritik RUU Badan Hukum Pendidikan (Kompas, 29 AGustus) yang menurutnya dilandasi “se-mangat dagang”. Di manapun katanya, tugas universitas itu pendidikan bukan riset. Karena itu, hasrat pemerintah melepas tanggung jawab  tidak kon-stitusional dan ahistoris .

Meski biaya kuliah di UI relatif lebih rendah dibanding banyak universitas di dunia, tetapi pem-bebanan biaya masuk (admission fee) antara 10 – 25 juta Rupiah per mahasiswa boleh jadi menjadi tak terjangkau oleh banyak calon mahasiswa yang berprestasi dari keluarga miskin. Di AS, masalah akses ini misalnya menjadi perha-tian Universitas Yale (peringkat 5) dengan membebaskan biaya kuliah mahasiswa yang kombinasi pendapatan keluarganya di bawah 45.000 dolar AS. Angka tersebut di AS merupakan angka tengah (median) penghasilan masya-rakat.

Tak cukup melompat, UI perlu berlari sekencang-kencangnya jika mimpi menjadi 100 terbaik dunia ingin menjadi kenyataan.